Promosi Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan diterima oleh Negara Anggota di dunia masih hilang. Orang miskin di banyak negara anggota tidak memiliki hak dasar atas makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan pendidikan. Rakyat jelata tidak memiliki hak fundamental atas keselamatan, lingkungan yang damai dan bebas polusi untuk menjalani hidupnya.
Promosi hak oleh negara adidaya hanyalah formalitas dan Negara Anggota yang miskin telah menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan hak-hak rakyatnya. Menjadi mahasiswa Pascasarjana Diploma Hak, telah mencoba merangkum langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mempercepat pekerjaan mempromosikannya di seluruh dunia?
Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ini bertujuan untuk:
1. Mempromosikan martabat dan hak yang sama dari semua orang biasa di dunia.
2. Mempromosikan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.
3. Mempromosikan kebebasan berekspresi bagi masyarakat umum di dunia.
4. Promosi hubungan persahabatan antara orang-orang biasa di dunia.
5. Mempromosikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
6. Promosi kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dari orang-orang biasa di dunia.
Promosi hak yang telah dipercayakan kepada Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2006. Apa hak-hak pria tersebut?
Tercantum adalah ohchr.org rinci. Dia berpendapat bahwa semua orang tanpa memandang tempat tinggal, jenis kelamin, asal kulit, warna kulit, bahasa atau asal kebangsaan, agama atau status lainnya, semuanya berhak atas itu tanpa diskriminasi. Ini adalah hak yang sama untuk semua orang di dunia .. Siapa yang mempromosikannya?
Untuk mengkoordinasikan pekerjaan mempromosikannya di Negara-negara Anggota telah dipercayakan kepada Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946. Ia digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2006. Dewan Hak Asasi Manusia adalah forum antar pemerintah dalam sistem PBB terdiri dari 47 negara anggota untuk memperkuat promosi dan perlindungan di seluruh dunia.
Administrasi Negara Anggota harus menghormati, melindungi dan mempromosikannya berdasarkan hukum internasional yang diterima. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pada tingkat individu, meskipun kita berhak atas hak kita, kita juga harus menghormati hak orang lain.
Hak-hak universal manusia seringkali diekspresikan dan dijamin oleh hukum dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber hukum internasional lainnya. Hukum Internasional di dalamnya menetapkan kewajiban pemerintah untuk bertindak dengan cara tertentu atau menahan diri dari tindakan tertentu, untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu atau kelompok.
Berapa banyak promosi yang telah dicapai?
1. Sebagian besar Negara Anggota telah menandatangani perjanjian dengan PBB untuk menjadi bagian dari konstitusi dan prosedur untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia.
2. Ini membantu pengembangan hubungan persahabatan antar negara dan menyelesaikan sebagian besar perselisihan internasional melalui negosiasi. Namun kedamaian pada populasi orang dewasa di dunia masih hilang.
3. Hak atas makanan dan perumahan yang baik masih ditolak oleh kebanyakan orang di dunia. Banyak yang bahkan tidak menyadari hak ini.
4. Hak atas pendidikan dasar masih ditolak bagi anak-anak di seluruh dunia. Banyak yang bahkan tidak menyadari hak ini.
5 Kebebasan berekspresi bagi rakyat biasa masih hilang di banyak peradaban.
6. Hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama masih ditolak di banyak negara.
7. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan masih belum diakui di banyak negara anggota.
Langkah apa yang harus diambil untuk mempercepat pekerjaan mempromosikannya di dunia?
1. Untuk mempromosikan kesadaran hak di dunia, media dan saluran televisi harus digunakan oleh Dewan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mendorong para ahli menangani urusan administrasi dan hukum hak, Universitas Hak Asasi Manusia harus dirancang oleh Komisi PBB. Ini akan menjadi model untuk mempromosikan hak universitas untuk memenuhi kebutuhan lokal.
3. Hak asasi manusia harus menjadi bagian dari pendidikan dasar di semua Negara Anggota di dunia.
4. Pelanggaran hak harus diverifikasi oleh ahli yang berkualifikasi di bidangnya di semua Negara Anggota.
5. Sesi reguler tentang pelanggaran harus diperkuat